Bolong.id - Majelis Nasional China tengah melakukan putaran revisi terbaru terhadap Undang-Undang Merek dengan tujuan memperkuat kerangka hukum perlindungan kekayaan intelektual di tengah tantangan baru di sektor tersebut. Rancangan revisi ini diajukan untuk mendapat tinjauan awal dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang berlangsung di Beijing.
Kepala Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional China, Shen Changyu bahwa undang-undang yang berlaku memainkan peran penting dalam melindungi kekayaan intelektual dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada akhir 2024, China telah menerima lebih dari 83 juta permohonan pendaftaran merek dan memiliki hampir 50 juta merek yang masih berlaku, angka tertinggi di dunia.
Revisi yang diusulkan terdiri dari 84 pasal yang mengatur pengawasan lebih ketat terhadap agen dan praktisi merek, memperjelas standar identifikasi pendaftaran merek yang beritikad buruk, serta menetapkan sanksi yang jelas. Salah satu ketentuan baru menetapkan kewajiban kerahasiaan bagi agen merek atas rahasia dagang klien mereka dan menugaskan asosiasi industri untuk mengembangkan norma serta aturan disipliner guna meningkatkan standar layanan.
Dalam rancangan tersebut juga diatur bahwa permohonan yang jelas-jelas tidak dimaksudkan untuk digunakan secara normal dalam kegiatan produksi dan bisnis tidak akan terdaftar. Pelaku pendaftaran merek beritikad buruk bisa dikenai denda hingga 100.000 yuan, sementara agen yang memperoleh bisnis dengan cara memalsukan cap atau tanda tangan dapat menghadapi denda hingga 200.000 yuan dalam kasus serius.
Pembaharuan undang-undang ini juga bertujuan menyederhanakan prosedur pemeriksaan dan persetujuan agar proses permohonan merek lebih efisien. Menurut Shen, revisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat penegakan hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual, mendorong penggunaan merek, serta mendukung pembangunan ekonomi berkualitas tinggi.
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
